Hampir 12 Tahun Tak Lunas, Tanah Diklaim Ahli Waris Kini Berdiri Bangunan Hotel

YOGYAKARTA — Persoalan transaksi tanah yang disebut telah berlangsung hampir 12 tahun kembali menjadi sorotan. Keluarga ahli waris Wongso Karyo mempertanyakan kepastian penyelesaian transaksi atas sebidang tanah di kawasan Kledokan, Babarsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta.

Pihak keluarga menyebut telah menerima atau menyerahkan pembayaran awal sebesar Rp50 juta pada 25 Oktober 2014 sebagai bagian dari transaksi tanah. Namun, menurut keterangan keluarga, hingga Agustus 2026 persoalan tersebut belum memperoleh penyelesaian sebagaimana yang mereka harapkan.

Persoalan semakin menarik perhatian karena objek tanah yang diklaim keluarga tersebut berada di kawasan yang kini berkembang menjadi salah satu kawasan komersial di sekitar Babarsari, termasuk kawasan sekitar Eastparc Hotel, dan telah terdapat bangunan serta aktivitas usaha.

Namun, perlu ditegaskan bahwa keberadaan bangunan di kawasan tersebut belum dapat dijadikan bukti bahwa pembangunan dilakukan secara melawan hukum. Status hak atas tanah, dasar penguasaan, hubungan antara objek tanah dengan bangunan yang berdiri, serta keabsahan transaksi harus terlebih dahulu dibuktikan melalui dokumen pertanahan dan keterangan para pihak.

Klaim Ahli Waris Wongso Karyo

Sukartini, yang disebut sebagai istri sekaligus ahli waris dari cucu Wongso Karyo, mengatakan keluarga masih menunggu kejelasan mengenai transaksi tanah yang mereka persoalkan.

Menurut keterangan Sukartini, pada 1 Januari 2015, Khalid dan Karim pernah menyampaikan janji untuk menyelesaikan pelunasan tanah.

Bahkan, menurut pihak keluarga, harga tanah disebut akan dihitung kembali berdasarkan harga yang berlaku pada saat itu.

Akan tetapi, setelah bertahun-tahun berlalu, pihak keluarga menyatakan penyelesaian tersebut belum juga terealisasi.

Klaim tersebut tentu masih merupakan keterangan dari pihak keluarga ahli waris dan perlu dikonfirmasi kepada Khalid, Karim, maupun pihak lain yang berkaitan langsung dengan transaksi tersebut.

Dokumen Pembayaran Rp50 Juta Dipersoalkan

Salah satu dokumen yang ditunjukkan keluarga adalah dokumen tertulis bertanggal 25 Oktober 2014 yang mencantumkan nominal Rp50.000.000 serta keterangan yang berkaitan dengan pembayaran tanah.

Dalam dokumen tersebut juga terdapat tulisan tangan yang menurut pihak keluarga berkaitan dengan tanah yang mereka klaim sebagai bagian dari tanah keluarga Wongso Karyo.

Dokumen tersebut menjadi penting untuk diverifikasi.

Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah pembayaran Rp50 juta benar terjadi, tetapi juga:

• Siapa yang menyerahkan dan menerima uang tersebut;
• Untuk transaksi apa pembayaran dilakukan;
• Apakah Rp50 juta merupakan uang muka atau pembayaran tahap tertentu;
• Berapa harga keseluruhan tanah;
• Apakah terdapat perjanjian tertulis;
• Apakah pernah dilakukan pelunasan;
• Apakah pernah dibuat akta jual beli;
• Siapa pemegang hak atas tanah berdasarkan dokumen pertanahan; dan
• Bagaimana hubungan transaksi tahun 2014 dengan penguasaan serta pemanfaatan tanah saat ini.

Dengan demikian, bukti pembayaran tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi peralihan hak atas tanah. Status hak dan proses peralihannya harus dilihat dari keseluruhan dokumen serta ketentuan hukum pertanahan yang berlaku.

Lebih dari Lima Kali Mencoba Menemui Pihak Terkait

Sukartini menyebut keluarga telah berulang kali berusaha meminta penyelesaian.

“Sudah lebih dari lima kali kami berupaya menemui pihak yang bersangkutan, tetapi tidak pernah berhasil ditemui,” ungkap Sukartini.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak keluarga dan masih memerlukan konfirmasi dari pihak yang disebut.

Menurut keluarga, persoalan tersebut saat ini bukan hanya menyangkut nominal pembayaran, tetapi juga menyangkut status tanah, dasar penguasaan, kelanjutan transaksi sejak 2014, serta kewajiban pembayaran yang mereka klaim belum diselesaikan.

Tanah Diklaim Belum Lunas, Bangunan Telah Berdiri

Jika benar transaksi tersebut hanya sampai pada pembayaran awal dan belum dilakukan pelunasan, maka muncul sejumlah pertanyaan mengenai dasar penguasaan tanah setelah transaksi berlangsung.

Namun, pertanyaan tersebut tidak boleh serta-merta ditarik menjadi kesimpulan adanya pelanggaran hukum.

Untuk mendapatkan kepastian, diperlukan pemeriksaan terhadap:

sertifikat atau alas hak, perjanjian transaksi, kuitansi pembayaran, akta jual beli apabila ada, identitas pemegang hak, riwayat tanah, dokumen waris, serta dokumen yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah.

Termasuk perlu ditelusuri apakah objek yang diklaim ahli waris benar-benar sama dengan bidang tanah yang kini berada di kawasan bangunan hotel atau aktivitas usaha yang dimaksud.

Hal ini penting karena dalam sengketa tanah, identifikasi objek secara tepat—letak, luas, batas, nomor sertifikat atau alas hak, serta riwayat peralihannya—merupakan bagian fundamental dalam pembuktian.

Apa Kata Hukum Pertanahan?

Persoalan ini berkaitan erat dengan rezim hukum pertanahan nasional, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UU tersebut masih berstatus berlaku dan menjadi dasar hukum pokok di bidang agraria dan pertanahan.

Selain itu, terdapat PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendaftaran tanah dan telah mengalami perubahan, antara lain melalui PP Nomor 18 Tahun 2021.

Dalam konteks sengketa seperti ini, dokumen pendaftaran tanah dan riwayat hak menjadi sangat penting untuk memastikan siapa yang tercatat sebagai pemegang hak serta bagaimana suatu peralihan hak dilakukan.

Apabila terdapat transaksi jual beli tanah, aspek perjanjian juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum perdata mengenai kesepakatan, kewajiban para pihak, pembayaran, dan pelaksanaan perjanjian.

Karena itu, tidak tepat apabila status kepemilikan hanya ditentukan berdasarkan satu kuitansi atau satu dokumen pembayaran tanpa melihat keseluruhan rangkaian transaksi dan dokumen pertanahan.

Bagaimana Dengan Status Ahli Waris?

Keluarga Wongso Karyo juga perlu menunjukkan dasar hubungan kewarisan dengan objek tanah yang dipersoalkan.

Apabila tanah tersebut merupakan bagian dari harta peninggalan, maka perlu ditelusuri dokumen yang membuktikan hubungan kewarisan, siapa saja ahli warisnya, serta bagaimana status dan riwayat hak atas tanah tersebut.

Dalam perkara waris, dokumen seperti surat keterangan waris, penetapan pengadilan apabila ada, akta kematian, dokumen keluarga, serta sertifikat atau alas hak tanah dapat menjadi bagian penting dalam pembuktian.

Artinya, klaim sebagai ahli waris juga perlu dibuktikan secara administratif dan hukum.

Ahli Waris Pilih Jalur Hukum

Pihak keluarga menyatakan memilih jalur hukum dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme yang dapat mempertemukan seluruh pihak.

Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Setidaknya terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab:

1. Siapa pemegang hak yang sah atas objek tanah?
2. Apa dasar transaksi yang dilakukan pada 25 Oktober 2014?
3. Berapa harga tanah yang disepakati?
4. Siapa yang menerima pembayaran Rp50 juta?
5. Apakah pembayaran tersebut merupakan uang muka atau pembayaran tahap tertentu?
6. Apakah telah terjadi pelunasan?
7. Apakah pernah dibuat akta jual beli atau dokumen peralihan hak?
8. Bagaimana status sertifikat atau alas hak tanah?
9. Siapa yang menguasai objek tanah setelah transaksi?
10. Atas dasar apa tanah tersebut kemudian dimanfaatkan?
11. Apakah objek tanah yang diklaim keluarga merupakan bidang tanah yang sama dengan objek yang kini berada di kawasan bangunan tersebut?

Jawaban atas pertanyaan tersebut harus didasarkan pada dokumen dan keterangan dari seluruh pihak yang berkepentingan.

Hampir 12 Tahun, Mengapa Belum Selesai?

Apabila pembayaran Rp50 juta benar dilakukan pada 25 Oktober 2014, maka sampai Agustus 2026 persoalan tersebut telah berjalan hampir 12 tahun.

Rentang waktu yang panjang tersebut membuat penyelesaian secara hukum semakin penting.

Apalagi tanah berada di kawasan perkotaan yang mengalami perkembangan pesat. Nilai ekonomi tanah, perubahan tata ruang, pembangunan kawasan komersial, serta perubahan penguasaan dapat membuat persoalan menjadi semakin kompleks apabila tidak segera memperoleh kepastian.

Pihak keluarga menyatakan tidak menginginkan tindakan sepihak, termasuk pembongkaran bangunan.

Mereka menginginkan persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan Ada Vonis Sebelum Pembuktian

Portal berita ini menegaskan bahwa pemberitaan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan vonis kepada pihak tertentu.

Klaim keluarga ahli waris merupakan salah satu versi yang perlu diuji bersama dengan dokumen dan keterangan pihak lain.

Karena itu, Khalid, Karim, pihak yang disebut menerima pembayaran, pihak yang menguasai objek tanah, serta pihak yang berkaitan dengan pembangunan atau pemanfaatan kawasan tersebut perlu diberikan ruang yang proporsional untuk memberikan klarifikasi.

Klarifikasi tersebut penting untuk menjelaskan:

versi transaksi tahun 2014, status pembayaran Rp50 juta, dokumen yang dimiliki, status sertifikat atau alas hak, proses peralihan hak, serta dasar penguasaan dan pemanfaatan objek tanah.

Jika pihak keluarga memang masih memiliki hak atau tagihan yang belum diselesaikan, maka mekanisme hukum menjadi ruang untuk membuktikannya.

Sebaliknya, apabila pihak lain memiliki dokumen dan dasar hak yang sah, hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka agar publik memperoleh informasi yang berimbang.

Menunggu Terang di Balik Transaksi 2014

Hampir 12 tahun merupakan waktu yang panjang bagi sebuah persoalan transaksi tanah.

Kini pertanyaan yang muncul bukan semata-mata mengenai Rp50 juta, melainkan menyangkut keseluruhan riwayat transaksi dan status hukum objek tanah.

• Apakah pembayaran Rp50 juta benar merupakan uang muka?
• Apakah tanah tersebut telah dilunasi?
• Apakah pernah terjadi peralihan hak secara sah?
• Siapa pemegang hak atas tanah saat ini?
• Dan atas dasar dokumen apa tanah tersebut kemudian dikuasai serta dimanfaatkan?

Semua pertanyaan tersebut membutuhkan pembuktian.

Pada akhirnya, sengketa tanah tidak semestinya diselesaikan melalui klaim sepihak ataupun opini publik, melainkan melalui dokumen yang sah, keterangan para pihak, pemeriksaan administrasi pertanahan, serta mekanisme hukum yang transparan dan berimbang.

Mello TV News akan terus membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Dasar Hukum yang Relevan

• UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) — menjadi dasar hukum utama mengenai agraria dan hak atas tanah di Indonesia.
• PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah — mengatur sistem pendaftaran tanah dan aspek administratif pertanahan; peraturan ini telah diubah antara lain melalui PP Nomor 18 Tahun 2021.
• UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat relevan apabila objek tanah ternyata berkaitan dengan pembebanan hak tanggungan atau jaminan utang.
• Ketentuan hukum perdata mengenai perjanjian dan jual beli juga perlu diperiksa apabila sengketa bersumber dari perjanjian pembayaran atau transaksi jual beli yang belum diselesaikan.

Catatan Redaksi: Penyebutan nama, lokasi, nilai pembayaran, dan kronologi dalam berita ini merupakan bagian dari informasi/keterangan yang disampaikan pihak keluarga dan dokumen yang mereka tunjukkan. Status hukum tanah, keabsahan transaksi, dan dugaan kewajiban pembayaran tetap memerlukan verifikasi dokumen serta proses hukum. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan berhak memberikan klarifikasi dan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia.