Minahasa Tenggara — Situasi di kawasan Gunung Botak yang berada dalam wilayah Kebun Raya Megawati Soekarnoputri semakin memicu kemarahan publik. Dugaan aktivitas pertambangan ilegal yang merusak kawasan hutan lindung kini menyeret nama seorang pejabat strategis.
Nama Alen Tarore, yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan di KOPINDA, menjadi sorotan utama. Ia diduga kuat bukan hanya mengetahui aktivitas tersebut, tetapi juga disebut-sebut sebagai aktor kunci di balik berlangsungnya perusakan lingkungan yang masif.
JABATAN STRATEGIS DIDUGA DISALAHGUNAKAN
Posisi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan pertambangan justru kini dipertanyakan. Sejumlah sumber di lapangan menyebutkan bahwa aktivitas di kawasan hutan tersebut terus berjalan tanpa hambatan berarti.
“Kerusakan lingkungan pun semakin nyata—pembukaan lahan, penggalian tanpa izin, hingga dugaan penggunaan alat berat secara ilegal di kawasan yang seharusnya dilindungi negara”.
Publik menilai, jika benar dugaan ini terjadi, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif—melainkan kejahatan serius terhadap lingkungan hidup.
PERNYATAAN GUBERNUR: TEGAS, TANPA KOMPROMI
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan keras:
“Siapa pun yang merusak hutan dan lingkungan harus ditangkap tanpa pandang bulu.”
Namun hingga saat ini, publik mempertanyakan implementasi dari pernyataan tersebut. Nama yang sudah mencuat luas justru belum tersentuh proses hukum.
GELOMBANG KEMARAHAN MASYARAKAT
Desakan publik kini semakin menguat dan terarah. Tidak hanya meminta klarifikasi, masyarakat menuntut tindakan tegas:
- Pencopotan jabatan segera
- Penangkapan dan proses hukum tanpa tebang pilih
- Pengungkapan jaringan besar di balik tambang ilegal
Suara masyarakat terdengar lantang:
“Kalau rakyat kecil bisa ditangkap, pejabat yang merusak hutan juga harus diproses!”
INDIKASI ADA ‘AKTOR BESAR’ DI BELAKANG LAYAR
Sejumlah pihak menduga, aktivitas ilegal di kawasan ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya perlindungan dari oknum kuat. Dugaan adanya jaringan terorganisir semakin menguat seiring tidak adanya tindakan tegas hingga saat ini.
Jika benar demikian, maka kasus ini berpotensi menjadi skandal besar yang melibatkan lebih dari satu pihak.
UJI NYALI PENEGAK HUKUM
Kini sorotan publik tertuju pada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
Apakah hukum akan ditegakkan secara adil?
Atau justru kembali tumpul ke atas dan tajam ke bawah?
KESIMPULAN
Kasus dugaan perusakan hutan di Gunung Botak bukan lagi isu biasa. Ini adalah ujian nyata bagi negara dalam menegakkan hukum terhadap aktor-aktor besar.
Jika benar terjadi pelanggaran:
- Tidak ada alasan untuk menunda penindakan
- Tidak ada ruang bagi kompromi
- Dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum
Jika hukum benar-benar hidup, maka semua yang terlibat harus diproses—tanpa kecuali.
Laporan ini akan terus dikembangkan. Redaksi membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi resmi.