Jakarta, 7 April 2026 – Polemik terkait potongan video pernyataan akademisi politik Saiful Mujani yang viral di media sosial terus menuai reaksi dari berbagai pihak. Kali ini, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, angkat bicara dan mengingatkan pentingnya menjaga jalur demokrasi sesuai konstitusi.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Fahri menegaskan bahwa dinamika politik di Indonesia harus tetap berada dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa setiap bentuk gerakan atau ajakan yang mengarah pada tindakan di luar konstitusi berpotensi menimbulkan instabilitas nasional.
“Demokrasi kita sudah memiliki sistem yang jelas. Jangan sampai ada ruang bagi tindakan inkonstitusional yang justru bisa merusak tatanan negara,” ujarnya.
Bukan Hanya Eksekutif
Fahri juga menyoroti bahwa tanggung jawab dalam pemerintahan tidak hanya berada di tangan Presiden sebagai kepala eksekutif. Menurutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal pembagian kekuasaan yang melibatkan legislatif dan yudikatif.
Hal ini menjadi pengingat bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya disalurkan secara proporsional dan menyeluruh, bukan hanya terfokus pada satu pihak semata, termasuk terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Ajakan Introspeksi di Tengah Ketidakpastian Global
Di tengah situasi global yang penuh tekanan dan ketidakpastian, Fahri mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan memperkuat solidaritas nasional. Ia menilai stabilitas politik menjadi kunci penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik dunia.
Menurutnya, pemerintahan saat ini memiliki niat untuk bekerja demi kepentingan rakyat, sehingga diperlukan dukungan serta sikap objektif dari seluruh pihak.
Respons Keras dari Tokoh Lain
Pernyataan Saiful Mujani dalam video yang beredar—yang menyinggung peran rakyat dalam perubahan politik seperti peristiwa Reformasi 1998—juga memicu kritik dari sejumlah tokoh.
Salah satunya datang dari Hasan Nasbi yang secara terbuka menyampaikan kekecewaannya. Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi disalahartikan dan dapat memicu persepsi negatif terhadap praktik demokrasi.
Hasan juga mengkritik sebagian kalangan yang mengklaim sebagai pejuang demokrasi, namun dinilai inkonsisten dalam penerapannya.
“Ada yang berbicara atas nama demokrasi, tetapi hanya menerima hasil ketika sesuai dengan kepentingannya,” ungkapnya dalam pernyataan di media sosial.
Demokrasi atau Polarisasi?
Perdebatan ini membuka kembali diskursus publik tentang batas antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas negara. Di satu sisi, kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain, narasi yang berkembang di ruang publik juga dituntut untuk tidak melampaui batas konstitusi.
Situasi ini menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia—apakah mampu menampung perbedaan secara sehat, atau justru terjebak dalam polarisasi yang berpotensi memecah belah.
Dengan meningkatnya tensi wacana politik di ruang publik, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menahan diri dan mengedepankan dialog yang konstruktif. Demokrasi yang kuat bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga keutuhan bangsa.