Mobil Dinas Plat Merah KT 1134-G Disorot: Dipakai di Luar Jam Kerja untuk Keperluan Pribadi?

TANJUNG REDEB — Penggunaan kendaraan dinas milik pemerintah kembali menjadi sorotan. Sebuah mobil dinas berpelat merah KT 1134-G, Toyota Rush berwarna putih, yang disebut sebagai fasilitas kedinasan RSUD Abdul Rifai’i dan diperuntukkan bagi dokter spesialis anestesi, diduga digunakan di luar jam kerja untuk kepentingan pribadi.

Informasi tersebut menjadi perhatian setelah Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kaltim mengaku melihat langsung kendaraan tersebut pada 11 Agustus 2026 sekitar pukul 23.34 WITA. Kendaraan terlihat digunakan untuk aktivitas mencari makanan di luar jam kerja.

Yang menjadi sorotan bukan hanya waktu penggunaannya, tetapi juga pihak yang berada di balik kemudi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada LIN Kaltim, kendaraan tersebut saat ditemukan bukan sedang digunakan oleh pihak yang menerima fasilitas kendaraan dinas, melainkan dibawa oleh suaminya.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dan penggunaan aset negara. Apalagi, kendaraan berpelat merah merupakan fasilitas yang berasal dari keuangan negara dan pada prinsipnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.

Alasan Kendaraan Masuk Bengkel Dipertanyakan

Saat dikonfirmasi, pihak yang menerima kendaraan dinas disebut memahami bahwa fasilitas tersebut memiliki aturan penggunaan. Namun, alasan bahwa kendaraan sedang masuk bengkel kemudian digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan penggunaan kendaraan di luar jam kerja.

Alasan tersebut tetap perlu diuji oleh instansi terkait. Sebab, apabila kendaraan pengganti atau kendaraan dinas digunakan untuk kepentingan pribadi, persoalannya bukan semata-mata mengenai kendaraan sedang dalam perbaikan, melainkan apakah penggunaan aset negara tersebut sesuai dengan ketentuan administrasi dan peruntukannya.

LIN Kaltim menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi informal. Dokumentasi, identitas kendaraan, pihak yang menggunakan, tujuan penggunaan, serta status penugasan kendaraan perlu diperiksa secara resmi.

Aturan Penggunaan Aset Negara Harus Ditegakkan

Penggunaan kendaraan dinas oleh aparatur pemerintah pada dasarnya memiliki ketentuan dan batasan. Karena itu, dugaan penggunaan untuk kepentingan pribadi perlu diklarifikasi berdasarkan regulasi yang benar-benar berlaku serta aturan internal pemerintah daerah dan rumah sakit yang bersangkutan.

PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, misalnya, mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan barang milik negara untuk kepentingan pribadi dalam konteks disiplin ASN. Sementara pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah juga memiliki ketentuan tersendiri mengenai penggunaan, pengamanan, dan pertanggungjawabannya.

Namun demikian, penerapan sanksi maupun dugaan pelanggaran tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan foto atau pengamatan di lapangan. Verifikasi dokumen, klarifikasi pengguna kendaraan, pemeriksaan surat tugas, serta keterangan dari instansi pemilik kendaraan tetap diperlukan untuk memastikan apakah telah terjadi pelanggaran.

LIN Kaltim: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Ketua DPD LIN Kaltim meminta aparat dan instansi berwenang tidak menutup mata terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara.

Menurutnya, kendaraan dinas bukan kendaraan pribadi. Fasilitas tersebut dibeli dan dipelihara menggunakan anggaran pemerintah sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Mobil dinas adalah fasilitas negara. Karena itu penggunaannya harus jelas, siapa yang menggunakan, untuk kepentingan apa, dan berdasarkan penugasan apa. Jangan sampai fasilitas yang seharusnya mendukung pelayanan publik justru digunakan untuk kepentingan pribadi.”

LIN Kaltim juga mendorong agar dokumentasi yang telah diperoleh menjadi bahan awal untuk dilakukan pemeriksaan administratif oleh pihak berwenang.

Pertanyaan untuk RSUD dan Pemerintah Daerah

1. Dugaan penggunaan kendaraan dinas tersebut setidaknya memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka:
2. Siapa yang secara resmi menerima dan bertanggung jawab atas Toyota Rush KT 1134-G?
3. Apakah pada 11 Agustus 2026 malam terdapat surat tugas atau kepentingan kedinasan yang menjadi dasar penggunaan kendaraan tersebut?
4. Jika kendaraan memang sedang dalam kondisi perbaikan atau masuk bengkel, bagaimana prosedur penggunaan kendaraan pengganti?
5. Apakah terdapat izin bagi pihak selain penerima kendaraan untuk mengemudikan mobil dinas tersebut?
6. Dan apakah penggunaan kendaraan pada sekitar pukul 23.34 WITA tersebut tercatat sebagai kegiatan kedinasan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar persoalan tidak berkembang menjadi asumsi atau tuduhan sepihak.

Aset Negara Bukan Fasilitas Pribadi

Sorotan terhadap mobil dinas ini pada akhirnya bukan sekadar persoalan satu unit Toyota Rush. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana pemerintah memastikan aset negara digunakan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Jika pemeriksaan nantinya membuktikan adanya penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi tanpa dasar penugasan atau izin yang sah, maka pihak yang berwenang harus mengambil tindakan sesuai aturan.

Sebaliknya, apabila terdapat dasar kedinasan yang sah, hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

LIN Kaltim mendesak dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi secara objektif, termasuk memeriksa dokumentasi penggunaan kendaraan, surat tugas, status kendaraan, serta pihak yang mengemudikannya.

Sebab, plat merah bukan sekadar warna pada pelat nomor. Di baliknya terdapat aset yang berasal dari uang rakyat dan setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kini publik menunggu jawaban resmi dari RSUD Abdul Rifai’i dan pemerintah daerah terkait: apakah Toyota Rush KT 1134-G pada malam tersebut benar digunakan untuk kepentingan kedinasan, atau justru digunakan untuk kepentingan pribadi?

Jangan sampai aset negara diperlakukan seperti kendaraan pribadi. Aturan harus berlaku sama bagi siapa pun yang menggunakan fasilitas negara.