Lamongan — Dunia pendidikan di Babat kembali diguncang. Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPD 16 Jawa Timur menerima aduan serius dari wali murid MI PPI Bintang 9 Babat mengenai makanan sekolah yang diduga tidak sesuai standar pemerintah, baik dari segi kualitas, kebersihan, maupun kelayakan konsumsi anak-anak.
Aduan tersebut dilayangkan orang tua ke pihak MBG, namun respons yang diharapkan tak kunjung muncul. Justru laporan itu mengarah pada dugaan kelalaian serius dalam manajemen pengawasan makanan sekolah.
Sidak Mendadak: Ketua LIN Markat N.H dan Penasehat Bambang Sunaryo Temukan Fakta Mengkhawatirkan
Menindaklanjuti laporan wali murid, Ketua DPD LIN 16 Jatim Markat N.H bersama Penasehat DPD LIN Bambang Sunaryo melakukan sidak investigasi ke lokasi produksi makanan di SPPG Babat Yayasan YPSI, Jalan Babat 227–239, Tanggulrejo, Babat Lamongan.
Hasil sidak tersebut membuat tim investigasi terkejut—dan sekaligus geram.
LIN menemukan bahwa:
Tempat produksi makanan sangat jauh dari layak, dengan kondisi yang dinilai tidak memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.
Peralatan dan proses pengolahan tidak mengikuti aturan dasar keamanan pangan, apalagi standar pemerintah.
Terdapat banyak temuan yang mengarah pada kelalaian petugas, baik dalam penanganan bahan makanan, penyimpanan, maupun distribusi.
Kontrol dan pengawasan dari pengurus MBG dinilai sangat lemah, bahkan nyaris tidak berjalan.
Markat N.H: “Ini Bukan Sekadar Kelalaian. Ini Ancaman Nyata Bagi Kesehatan Anak-Anak!”
Ketua DPD LIN 16 Jatim, Markat N.H, memberikan pernyataan keras atas temuan tersebut.
“Ini bukan hanya persoalan tempat yang tidak layak. Ini bentuk kelalaian serius! Anak-anak kita sedang dipertaruhkan kesehatannya. Mengapa pengurus MBG membiarkan ini terjadi?”
Penasehat LIN, Bambang Sunaryo, menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan.
“Kami menemukan indikasi kuat bahwa standar pemerintah soal makanan sekolah tidak dipatuhi. Ini sangat membahayakan. Harus ada evaluasi total dan pertanggungjawaban jelas.”
Wali Murid Merasa Dikhianati: Makanan Tidak Layak, Laporan Diabaikan
Para wali murid yang melapor mengaku kecewa berat. Mereka merasa suara mereka tidak didengar oleh pengurus MBG, padahal makanan yang dikonsumsi anak-anak tanggung jawab penuh sekolah dan penyedia.
Mereka menyebut makanan yang diberikan:
Tidak memenuhi standar gizi,
Tidak layak dari sisi kebersihan,
Dan tidak sesuai dengan aturan pemerintah mengenai konsumsi di lingkungan pendidikan.
Kekecewaan berubah menjadi kemarahan ketika mengetahui kondisi produksi yang ditemukan LIN.
MBG Disorot Tajam: Di Mana Pengawasan?
DPD LIN 16 Jatim mempertanyakan keras kinerja pengurus MBG. Sebagai pihak yang seharusnya mengawasi penyedia makanan, MBG dianggap tidak menjalankan fungsinya dengan baik.
Ketiadaan kontrol yang memadai membuka peluang bagi kelalaian fatal yang akhirnya merugikan anak-anak sekolah.
DPD LIN 16 Jatim: Investigasi Berlanjut, Sanksi dan Tindakan Tegas Akan Didorong
LIN memastikan akan:
Menghimpun bukti-bukti lengkap,
Meminta klarifikasi pihak MBG dan Yayasan YPSI,
Dan mendorong langkah hukum jika ditemukan unsur pelanggaran berat atau ancaman terhadap kesehatan siswa.
Markat N.H menegaskan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan kasus ini ditutup-tutupi.
Kesimpulan: Skandal Ini Harus Dibuka Lebar – Anak-Anak Tidak Boleh Jadi Korban Kelalaian
Kasus makanan tidak layak di MI PPI Bintang 9 Babat menjadi peringatan keras bahwa standar konsumsi anak sekolah tidak boleh dinomorduakan. Pengurus MBG dan pihak terkait harus bertanggung jawab penuh.
LIN 16 Jatim menekankan bahwa keselamatan anak-anak adalah prioritas absolut, dan siap mendorong kasus ini hingga tuntas.