Tuban — Di balik seragam, di balik sumpah penegakan hukum, sebuah kebusukan disembunyikan. Surat Izin Mengemudi (SIM) — simbol legalitas, tanggung jawab, dan keselamatan di jalan raya — telah berubah menjadi komoditas murahan. Tidak perlu bisa mengemudi, tidak perlu lolos tes. Cukup bawa uang tunai, maka negara akan mencatat Anda sebagai pengemudi sah.
Itulah realitas yang diduga terjadi di Satpas Polres Tuban, lembaga resmi penerbit SIM, yang kini disorot karena dugaan praktek kotor: jalur SIM instan tanpa tes, dikendalikan dari dalam.
“Saya buat SIM C bayar satu juta, langsung jadi. SIM A tambah dua juta seratus. Gak ada tes, semua diurus lewat Tuban Oto Driving (TOD),” ungkap seorang warga yang menjadi pelanggan praktek ini.
TOD, beralamat di Jl. Delima, Kelurahan Perbon, Tuban, diduga bukan sekadar tempat pelatihan. Berdasarkan penelusuran dan kesaksian yang dihimpun, tempat ini menjadi jembatan antara pemohon ‘jalur belakang’ dan oknum dalam institusi resmi.
BAYAR, TUNGGU, JADI – TANPA UJIAN, TANPA KOMPETENSI
Prosesnya memalukan:
Pemohon menyerahkan fotokopi KTP.
Bayar “paket SIM kilat”.
Tidak ada ujian teori, tidak ada praktik.
SIM jadi dalam hitungan hari — lengkap, sah, legal — namun cacat secara hukum dan moral.
Lebih dari sekadar pelanggaran prosedur, ini adalah pemalsuan kualitas pengemudi berskala sistemik. Negara ikut membubuhkan tanda tangan dan hologram di atas kebohongan.
“PUNGLI” BUKAN LAGI ISTILAH YANG CUKUP
Ini bukan pungli receh. Ini adalah praktik korupsi yang melibatkan jaringan dan perlindungan sistematis. Tidak mungkin ada SIM keluar tanpa proses jika tidak ada ‘orang dalam’ yang terlibat langsung — atau setidaknya menutup mata.
Institusi yang seharusnya menjaga standar keselamatan justru memproduksi ancaman mematikan di jalan raya: pengemudi tak terlatih dengan SIM legal.
BERAPA HARGA NYAWA DI JALAN?
Setiap SIM palsu yang terbit lewat jalur ini adalah bom waktu. Satu kesalahan setir, satu tabrakan maut, dan darah bisa mengalir di jalan raya — karena negara menyerahkan izin pada orang yang tak layak.
Siapa yang bertanggung jawab?
Siapa yang mengantongi uangnya?
Dan siapa yang berani membongkar ini sampai ke akar?
DIAM ADALAH KOMPLISITAS
Jika Polri tidak menindak, jika Kapolres Tuban hanya mengelak tanpa investigasi terbuka, maka kita sedang menyaksikan sebuah institusi mengkhianati rakyat secara terang-terangan.
Dan jika masyarakat hanya diam, maka kejahatan ini akan terus berlangsung — satu SIM palsu, satu pengemudi tak teruji, satu kecelakaan lagi.
Redaksi membuka ruang klarifikasi kepada Polres Tuban, Tuban Oto Driving, dan pihak-pihak terkait. Namun publik berhak tahu: siapa yang menjual legalitas negara demi keuntungan pribadi.