DIDUGA SUAMI OKNUM POLWAN UNIT TIPIDTER POLDA SULUT, KIKI DISOROT DALAM DUGAAN PENIMBUNAN 7 TON SOLAR DI TATELI! KAPOLDA, PROPAM DAN DITRESKRIMSUS JANGAN TUTUP MATA!

MINAHASA, SULAWESI UTARA — Dugaan praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Jalan Trans Tateli, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, kini menjadi sorotan serius. Sosok pria berinisial Kiki disebut-sebut berada di balik aktivitas penampungan solar dalam jumlah besar. Lebih mengejutkan lagi, Kiki diduga merupakan suami dari salah satu oknum Polisi Wanita (Polwan) yang bertugas di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Polda Sulawesi Utara.

Informasi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah dugaan aktivitas penimbunan solar ini selama ini berjalan tanpa pengawasan? Benarkah terdapat hubungan keluarga antara pihak yang disorot dengan anggota kepolisian yang bertugas pada unit penanganan tindak pidana tertentu?

TEMUAN LAPANGAN: DIDUGA TERDAPAT 7 TON SOLAR

Berdasarkan hasil penelusuran dan investigasi awak media di lokasi, ditemukan sejumlah kendaraan serta tempat penampungan yang diduga digunakan untuk menyimpan BBM jenis solar.

Di lokasi terlihat satu unit mobil truk yang membawa tandong dengan perkiraan kapasitas sekitar 2 ton solar. Selain itu, terdapat sebuah mobil pikap yang diduga telah dimodifikasi menggunakan tangki penampungan dengan kapasitas sekitar 2 ton solar.

Tidak berhenti di situ, di samping rumah yang berada di lokasi tersebut juga terpantau sejumlah tandong yang diperkirakan berisi sekitar 3 ton solar.

Jika seluruh perkiraan kapasitas tersebut benar dan terisi penuh, jumlah solar yang diduga ditampung mencapai sekitar 7 ton.

Pemandangan tersebut tentu bukan persoalan sepele. Aparat penegak hukum perlu segera menelusuri asal-usul BBM, dokumen pembelian, jalur distribusi, legalitas penyimpanan, hingga siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.

KIKI DISEBUT-SEBUT MEMILIKI KETERKAITAN DENGAN SPBU TATELI

Sorotan semakin menguat setelah muncul informasi bahwa Kiki disebut-sebut memiliki atau menjadi salah satu pihak yang berkaitan dengan pengelolaan SPBU Tateli.

Jika informasi tersebut benar, Ditreskrimsus Polda Sulut bersama pihak Pertamina perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mekanisme penyaluran BBM dari SPBU tersebut.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah: dari mana asal solar yang ditemukan di lokasi penampungan? Apakah berasal dari pembelian resmi, apakah merupakan BBM bersubsidi, dan apakah terdapat dugaan penyimpangan distribusi?

Jangan sampai fasilitas distribusi BBM yang seharusnya melayani kebutuhan masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk kepentingan penampungan dan perdagangan yang tidak sesuai ketentuan.

DIDUGA SUAMI OKNUM POLWAN UNIT TIPIDTER, PROPAM HARUS TURUN TANGAN!

Hal yang paling menyita perhatian adalah informasi bahwa Kiki diduga merupakan suami dari salah satu oknum Polwan yang bertugas di Unit Tipidter Polda Sulawesi Utara.

Apabila informasi tersebut benar, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Sebab, terdapat potensi persepsi konflik kepentingan yang harus dijawab secara terbuka oleh institusi kepolisian.

Propam Polda Sulut diminta melakukan klarifikasi dan pemeriksaan secara objektif terhadap informasi hubungan keluarga tersebut, termasuk memastikan tidak ada intervensi, perlindungan, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan dugaan aktivitas BBM ilegal.

Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa ketika pihak yang disorot memiliki hubungan keluarga dengan anggota kepolisian, proses penegakan hukum menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Institusi Polri harus membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun, termasuk apabila pihak yang diperiksa memiliki hubungan keluarga dengan anggota kepolisian.

UU MIGAS: APARAT DIMINTA TELUSURI DUGAAN PENYALAHGUNAAN BBM

Dugaan aktivitas penampungan dan distribusi solar tersebut perlu ditelusuri berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Beberapa ketentuan yang patut menjadi perhatian aparat antara lain:

1. Pasal 23: Mengatur perizinan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga minyak dan gas bumi.
2. Pasal 53: Mengatur ketentuan pidana terkait kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tanpa izin usaha yang diwajibkan.
3. Pasal 55: Mengatur ancaman pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Khusus Pasal 55, ancaman pidananya dapat mencapai enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar apabila unsur tindak pidananya terbukti.

Karena itu, aparat harus memastikan terlebih dahulu status solar yang ditemukan, legalitas penyimpanan, serta apakah terdapat unsur penyalahgunaan BBM bersubsidi.

UU MINERBA JUGA MENJADI PERHATIAN DALAM PENELUSURAN JIKA ADA KAITAN DENGAN HASIL TAMBANG

Selain UU Migas, apabila dalam pemeriksaan ditemukan keterkaitan dengan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, aparat juga dapat menelusuri ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, termasuk UU Nomor 3 Tahun 2020 dan perubahan berikutnya.

Pasal 158 mengatur pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin, sedangkan Pasal 161 mengatur perbuatan menampung, mengolah, mengangkut, atau menjual mineral dan batubara yang tidak berasal dari sumber berizin sebagaimana ditentukan undang-undang.

Ketentuan Minerba tersebut bukan dasar langsung untuk dugaan penimbunan solar. Penerapannya harus berdasarkan bukti apabila ditemukan hubungan dengan tindak pidana pertambangan.

KAPOLDA SULUT, DITRESKRIMSUS DAN PROPAM JANGAN DIAM!

Atas dugaan temuan tersebut, publik meminta Kapolda Sulawesi Utara memberikan perhatian serius.

Ditreskrimsus Polda Sulut diminta segera menelusuri lokasi penampungan, memeriksa kendaraan truk, mobil pikap bertangki modifikasi, tandong penyimpanan, serta memanggil pihak-pihak yang diduga mengetahui dan bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.

Pertamina juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan keterkaitan Kiki dengan SPBU Tateli, termasuk menelusuri catatan penyaluran dan transaksi BBM apabila ditemukan indikasi penyimpangan.

Sementara itu, Propam Polda Sulut diminta memastikan apakah benar terdapat anggota Polwan Unit Tipidter yang merupakan istri dari Kiki, serta menilai apakah ada potensi konflik kepentingan yang perlu ditindaklanjuti sesuai aturan internal Polri.

JANGAN SAMPAI HUKUM TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS!

Masyarakat tidak membutuhkan sekadar pernyataan bahwa pengawasan telah dilakukan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika memang ditemukan unsur pelanggaran, proses hukum harus berjalan tanpa memandang jabatan, kedekatan, maupun hubungan keluarga.

Dugaan penimbunan sekitar 7 ton solar di Tateli harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap seluruh rantai distribusi BBM, termasuk pihak pemasok, penampung, pengangkut, dan pihak yang diduga memperoleh keuntungan.

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi resmi. Kiki, pengelola SPBU Tateli, maupun anggota Polwan yang disebut dalam informasi tersebut berhak memberikan hak jawab. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan.

Kini publik menunggu keberanian dan transparansi Polda Sulawesi Utara.

APAKAH DUGAAN PENIMBUNAN SOLAR DI TATELI AKAN DIUSUT TUNTAS, ATAU JUSTru BERHENTI TANPA KEJELASAN?

HUKUM HARUS BERLAKU UNTUK SEMUA, TANPA TERKECUALI!