Tolak Tambang Pasir Laut PT BBE, Warga Teluk Uber dan LIN Bersatu Jaga Ekosistem Pesisir

SUNGAILIAT, BANGKA – Rencana aktivitas penambangan pasir laut oleh PT Berkah Bermuda Energi (PT BBE) di perairan Teluk Uber, Kelurahan Sri Menanti, terus menuai perlawanan sengit dari masyarakat setempat. Meski sosialisasi telah dilakukan, gelombang penolakan warga justru kian menguat demi menjaga kelestarian wisata pantai dan sumber penghidupan nelayan tradisional. Minggu (08/11/2026).

Berdasarkan investigasi di lapangan oleh tim Lembaga Investigasi Negara (LIN), warga secara tegas menyatakan keberatan atas rencana pengerukan pasir laut tersebut. Mereka khawatir aktivitas pertambangan akan merusak ekosistem bawah laut dan mematikan daya tarik wisata yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

“Kami menolak keras rencana PT BBE. Jangan korbankan pantai wisata kami demi kepentingan segelintir pihak. Dampak kerusakan lingkungan ini akan langsung dirasakan oleh nelayan dan warga yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata,” ujar Abun, salah satu tokoh masyarakat setempat.

Warga juga meluapkan kekecewaannya terhadap substansi sosialisasi yang digelar pihak perusahaan. Menurut mereka, pertemuan tersebut lebih banyak membahas teknis pembagian kompensasi ketimbang menyentuh persoalan mendasar mengenai dampak lingkungan jangka panjang.

Masyarakat menegaskan bahwa keberadaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak serta-merta memberi lampu hijau bagi operasional perusahaan jika persyaratan lingkungan seperti AMDAL dan izin operasional lainnya belum terpenuhi secara transparan.

“IUP mungkin sudah terbit, tapi AMDAL dan izin operasional belum jelas. Jangan memaksakan kehendak. Kami ingin masa depan lingkungan dan nasib nelayan dibahas secara serius, bukan sekadar bicara angka kompensasi Rp2.000 per meter kubik yang tidak sebanding dengan kerusakan yang akan terjadi,” tegas warga lainnya.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Batu Berlayar, Yanto, turut menyuarakan penolakan serupa. Ia menilai kawasan Teluk Uber memiliki nilai konservasi dan pariwisata yang sangat tinggi sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk aktivitas ekstraktif yang merusak.

Menanggapi laporan tersebut, *DPC LIN Bangka Induk* menyatakan sikap sigap dan tegas. Setelah menerima laporan dari warga dan Pokdarwis, serta melakukan koordinasi intensif dengan DPD LIN Babel hingga tingkat DPP, DPC LIN Bangka Induk menyatakan kesiapannya untuk mengawal penuh penolakan ini.

“Kami telah berkoordinasi secara vertikal dari DPD hingga DPP untuk merespons laporan masyarakat. DPC LIN Bangka Induk siap pasang badan mengawal aspirasi ini karena aktivitas pertambangan tersebut jelas-jelas mengancam kelestarian Pantai Teluk Uber yang menjadi kebanggaan warga Bangka,” tegas perwakilan DPC LIN Bangka Induk.

Sejalan dengan itu, Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, *Andy Pratama*, menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan ini ke ranah yang lebih luas. Andy menegaskan bahwa LIN akan memantau ketat aspek legalitas dan pemenuhan dokumen lingkungan perusahaan tersebut.

“LIN tidak akan tinggal diam. Kami akan mengawal aspirasi ini hingga ke tingkat pusat. Kami berencana melayangkan surat resmi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meminta penjelasan dan perhatian serius atas polemik ini,” tegas Andy.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap solid dan tidak takut menyuarakan kebenaran selama berada dalam koridor hukum. LIN siap menjadi garda terdepan dalam memastikan hak-hak nelayan dan pelaku pariwisata tidak diabaikan demi kepentingan investasi semata.

“Aspirasi warga adalah prioritas. Jangan sampai investasi yang seharusnya menyejahterakan justru menjadi ancaman sosial dan lingkungan. Kami akan pastikan proses ini berjalan transparan dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

Hingga saat ini, publik masih menunggu klarifikasi lebih lanjut dari pihak PT BBE dan instansi terkait mengenai kelengkapan dokumen AMDAL serta kajian dampak lingkungan yang dipersyaratkan sebelum aktivitas penambangan dimulai.