ADA APA DENGAN PENINDAKAN BEA CUKAI PASURUAN? 3 ORANG DAN MOBIL TRAVEL YANG ANGKUT 2.320 SLOP ROKOK DIDUGA DILEPASKAN, LIN DESAK TRANSPARANSI!

PASURUAN, JAWA TIMUR — Penindakan terhadap sebuah mobil penumpang jenis microbus yang diduga mengangkut ribuan slop Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) tanpa dilekati pita cukai di Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo kini menjadi sorotan tajam Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Pasuruan.

Pasalnya, setelah dilakukan penindakan oleh petugas Bea Cukai Pasuruan, muncul informasi yang dipertanyakan oleh LIN terkait dilepaskannya tiga orang yang disebut-sebut terlibat, termasuk kendaraan yang diduga digunakan untuk mengangkut barang tersebut. Sementara itu, barang berupa rokok yang menjadi objek penindakan disebut tetap diamankan.

Berdasarkan kronologi yang dihimpun, pada Minggu, 8 November 2026, sekitar pukul 00.05 hingga 01.00 WIB, petugas melakukan penghentian, pemeriksaan, penahanan, dan penindakan terhadap sebuah kendaraan microbus merek Isuzu NHR55 CO E2-1 tahun 2023, warna putih, dengan nomor polisi L 7803 BH.

Kendaraan tersebut diduga mengangkut sebanyak 2.320 slop rokok, dengan isi 10 bungkus per slop, berbagai merek yang diduga tidak dilekati pita cukai.

Penindakan berlangsung di Jalan Tol Pasuruan–Probolinggo KM 798A, Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Kendaraan beserta barang hasil pemeriksaan kemudian dibawa ke KPBBC TMP A Pasuruan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Namun, perkembangan setelah penindakan justru memunculkan sejumlah pertanyaan.

Ketua LIN DPC Pasuruan, Dorry Eko Susanto, mempertanyakan dasar dan mekanisme hukum yang digunakan hingga tiga orang yang disebut terlibat serta kendaraan yang digunakan untuk mengangkut ribuan slop rokok tersebut dikabarkan telah dilepaskan.

“Aneh, Mas. Ditangkap, tetapi tiga orang dan unit kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut dilepaskan. Ini patut disorot dan dipertanyakan. Jangan sampai publik hanya melihat barangnya disita, tetapi tidak mendapatkan penjelasan mengenai proses hukum terhadap orang-orang yang diamankan,” tegas Dorry.

Menurut Dorry, persoalan ini bukan semata-mata mengenai penyitaan rokok tanpa pita cukai, melainkan juga menyangkut transparansi prosedur penindakan, status hukum pihak-pihak yang diamankan, serta alasan kendaraan yang diduga menjadi sarana pengangkut tersebut dapat dilepaskan.

DUGAAN PERSOALAN ADMINISTRASI PENINDAKAN IKUT DIPERTANYAKAN

Tak hanya itu, Dorry juga mengungkapkan adanya informasi mengenai dokumen penindakan yang dipertanyakan oleh pihak yang sebelumnya diamankan.

Menurut informasi yang diterimanya, pihak tersebut disebut tidak memperoleh surat penyitaan secara fisik dan baru menerima surat bukti penindakan melalui WhatsApp milik orang lain.

“Lalu informasi lainnya, pihak yang ditangkap ini tidak mendapatkan surat penyitaan dan baru menerima surat bukti penindakan, itu pun melalui WhatsApp orang lain, bukan diberikan secara fisik. Kalau memang prosedurnya sudah sesuai, seharusnya tidak sulit bagi pihak Bea Cukai untuk menjelaskan dasar administrasi dan hukum penindakannya,” ungkapnya.

Dorry menegaskan bahwa informasi tersebut perlu diverifikasi langsung kepada pihak Bea Cukai. Karena itu, LIN meminta agar seluruh proses penindakan dibuka secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi maupun pertanyaan di tengah masyarakat.

LIN MINTA BEA CUKAI JANGAN HANYA MENYITA BARANG, TETAPI JELASKAN PROSES HUKUMNYA

Menurut LIN DPC Pasuruan, penindakan terhadap dugaan peredaran rokok tanpa pita cukai harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Publik berhak mengetahui bagaimana status barang yang diamankan, apa dasar pelepasan kendaraan, bagaimana status tiga orang yang sebelumnya diamankan, serta apakah terdapat proses pemeriksaan lanjutan terhadap dugaan pelanggaran cukai tersebut.

Apabila memang terdapat dasar hukum yang membenarkan pelepasan orang maupun kendaraan, Bea Cukai diharapkan menyampaikan penjelasan secara terbuka agar tidak muncul kesan adanya ketidakjelasan dalam penegakan aturan.

Sebaliknya, apabila masih terdapat dugaan pelanggaran yang belum dituntaskan, LIN meminta agar penanganannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jangan sampai muncul persepsi bahwa kendaraan pengangkut dan orang-orang yang diamankan bisa dilepaskan begitu saja, sementara hanya rokoknya yang disita. Kami meminta penjelasan resmi. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” tutup Dorry, Kamis (12/11/2026).

BEA CUKAI PASURUAN DIMINTA BUKA SUARA

Hingga berita ini diterbitkan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Bea Cukai Pasuruan melalui nomor layanan penyuluhan dan informasi. Namun, belum diperoleh tanggapan resmi.

LIN DPC Pasuruan berharap Bea Cukai memberikan klarifikasi menyeluruh terkait kronologi penindakan, status tiga orang yang diamankan, dasar pelepasan kendaraan Isuzu bernomor polisi L 7803 BH, serta kelengkapan dokumen administrasi penindakan.

Apabila diperlukan, LIN juga mendorong adanya pengawasan internal untuk memastikan seluruh tahapan penindakan telah berjalan sesuai prosedur.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan pengawasan publik. Seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan peristiwa ini tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Transparansi bukan sekadar tuntutan publik, melainkan bagian penting dari akuntabilitas penegakan hukum.