BOLSEL — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Sirajudin Lasena pada 21 September 2026 kembali memicu perhatian publik terhadap tata kelola pemerintahan dan proyek pembangunan di daerah Sulawesi Utara. KPK kemudian menetapkan Sirajudin sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi.
Di tengah sorotan tersebut, masyarakat Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) meminta aparat penegak hukum tidak hanya fokus pada Bolmut, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap berbagai proyek pemerintah di Bolsel yang selama bertahun-tahun dipertanyakan publik.
Salah satu yang kembali mencuat adalah proyek pembangunan Pasar Tipe C Desa Domagin dan Pasar Desa Dominanga yang disebut mulai dikerjakan sejak 2019, namun hingga kini belum memberikan manfaat sebagaimana tujuan pembangunan pasar rakyat tersebut.
Sejumlah pemberitaan sebelumnya menyebut proyek Pasar Tipe C Domagin menggunakan anggaran miliaran rupiah dan kondisinya masih terbengkalai. Sementara proyek Pasar Dominanga juga diberitakan mengalami kondisi serupa, dengan bangunan yang tidak difungsikan secara optimal.
Bahkan, terkait Pasar Dominanga, terdapat pemberitaan yang menyebut angka anggaran sekitar Rp6 miliar lebih. Namun, besaran anggaran, progres pekerjaan, pembayaran kepada kontraktor, serta potensi kerugian negara tentunya perlu diverifikasi melalui dokumen kontrak, audit dan pemeriksaan aparat berwenang.
PUBLIK: JANGAN SAMPAI UANG NEGARA HANYA JADI BANGUNAN MANGKRAK
Masyarakat mempertanyakan bagaimana proyek yang menggunakan uang negara dapat bertahun-tahun tidak difungsikan.
Jika memang terdapat persoalan dalam perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pengadaan, pembayaran, serah terima maupun pengelolaan aset setelah pembangunan, publik meminta seluruh proses tersebut diperiksa secara transparan.
“Kami meminta KPK, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi Sulut, dan Mabes Polri turun melakukan pemeriksaan. Jangan hanya menunggu ada OTT baru bergerak. Proyek yang menggunakan uang negara harus jelas pertanggungjawabannya,” ujar warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan tersebut bukan berarti menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi. Namun, kondisi proyek yang mangkrak dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat dinilai layak menjadi objek audit dan pemeriksaan hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
BUPATI BOLSEL DIMINTA TERBUKA
Masyarakat juga meminta Pemerintah Kabupaten Bolsel memberikan penjelasan terbuka mengenai proyek tersebut.
Mulai dari siapa pelaksana proyek, berapa nilai kontrak, sumber anggaran, progres pekerjaan, alasan proyek tidak difungsikan, status aset, hingga apakah pernah dilakukan audit atau pemeriksaan oleh APIP maupun lembaga pemeriksa lainnya.
Publik juga meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek diperiksa sesuai kewenangan masing-masing apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Apabila hasil audit dan penyelidikan nantinya menemukan adanya kerugian negara serta unsur pidana, masyarakat meminta aparat penegak hukum menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, jika seluruh proses ternyata tidak mengandung unsur pidana, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan resmi agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan.
KPK, MABES POLRI DAN KEJAGUNG DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
Pasca-OTT Bolmut, perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran pemerintah daerah semakin meningkat. Kasus Bolmut sendiri menunjukkan bahwa KPK sedang menangani dugaan korupsi yang berkaitan dengan kewenangan kepala daerah dan proyek pemerintah.
Karena itu, masyarakat Bolsel meminta lembaga penegak hukum melakukan langkah yang objektif dan berbasis bukti terhadap proyek-proyek yang selama ini dipersoalkan.
“Kami tidak menuduh siapa pun melakukan korupsi. Tetapi kalau ada proyek miliaran rupiah yang sejak 2019 tidak berfungsi dan terbengkalai, maka wajib dijelaskan ke publik. Kalau ada indikasi pidana, silakan diproses. Kalau tidak ada, pemerintah juga harus menjelaskan secara terang,” tegas warga.
Hingga berita ini disusun, tudingan mengenai adanya korupsi dalam proyek tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum tanpa hasil audit atau penyidikan resmi.
Pemerintah Kabupaten Bolsel dan pihak-pihak terkait juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab atas seluruh persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
Response (1)