News  

200 KARUNG LEBIH SIANIDA DIDUGA MASUK DARI FILIPINA! DENNY P MANTAN AKBP CS DISEBUT, KAPOLDA SULUT DAN MABES POLRI DITANTANG BONGKAR JARINGAN—JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!

SULAWESI UTARA — Dugaan penyelundupan bahan kimia berbahaya jenis sianida dari Filipina ke wilayah Sulawesi Utara kini menjadi sorotan serius. Informasi yang berkembang menyebutkan, jumlah barang yang diduga masuk mencapai lebih dari 200 karung. Jika informasi tersebut benar, kasus ini bukan lagi persoalan biasa, melainkan dugaan kejahatan lintas negara yang harus diusut hingga ke akar jaringan.

Publik pun mulai mempertanyakan bagaimana bahan kimia berbahaya dalam jumlah besar diduga dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur perairan Sulawesi Utara. Siapa pemasoknya? Siapa pengendali pengirimannya? Siapa penerima dan distributor di daerah? Serta bagaimana pengawasan terhadap aktivitas keluar-masuk barang melalui jalur laut?

Informasi awal menyebutkan, pengiriman diduga berasal dari Filipina menggunakan kapal berbendera negara tersebut. Bahkan, muncul dugaan adanya pemindahan muatan dari kapal besar ke kapal atau perahu lain di tengah laut sebelum barang dibawa menuju wilayah Indonesia.

Namun, informasi mengenai jalur pengiriman, kapal, lokasi pemindahan, jumlah barang, dan pihak-pihak yang disebut terlibat masih harus dibuktikan melalui penyelidikan resmi.

DENNY P MANTAN AKBP CS DISEBUT, KAPOLDA DIMINTA JANGAN RAGU MELAKUKAN PENELUSURAN!

Nama Denny P, yang dalam informasi awal disebut-sebut merupakan mantan perwira kepolisian berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) CS, turut menjadi perhatian.

Penyebutan nama tersebut harus ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan penelusuran profesional apabila terdapat informasi serta bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Mantan pejabat, aparat, pengusaha, maupun masyarakat biasa harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Namun demikian, penyebutan nama bukanlah bukti kesalahan. Pihak-pihak yang disebut tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan memperoleh pemeriksaan yang objektif.

KARUNG BERTULISKAN SUPER GRO, IDENTITAS ISI WAJIB DIUJI LABORATORIUM!

Informasi lain menyebutkan bahwa bahan kimia tersebut diduga dikemas dalam karung bertuliskan SUPER GRO 16-20-0 INORGANIC FERTILIZER dengan gambar tanaman padi.

Jika benar terdapat pengemasan ulang, penyidik harus mengamankan sampel dan melakukan pengujian laboratorium untuk memastikan kandungan serta jenis bahan kimia di dalamnya.

Tulisan pada kemasan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memastikan identitas barang. Penelusuran juga harus mencakup tempat penyimpanan, dokumen pengiriman, transaksi, pihak pengemas, hingga tujuan akhir distribusi.

Sianida merupakan bahan kimia beracun dengan risiko serius terhadap keselamatan manusia dan lingkungan. Karena itu, pengangkutan, penyimpanan, serta distribusinya harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

UU KEPABEANAN JANGAN HANYA MENJADI ATURAN DI ATAS KERTAS!

Dugaan pemasukan barang dari luar negeri harus ditelusuri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, termasuk Pasal 102 mengenai tindak pidana penyelundupan impor.

Apabila unsur tindak pidananya terpenuhi, ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Selain itu, aparat perlu memeriksa ketentuan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, termasuk PP Nomor 74 Tahun 2001, serta ketentuan teknis mengenai impor, pengangkutan, penyimpanan, dan distribusi bahan kimia.

Pemeriksaan harus mencakup manifes kapal, dokumen kepabeanan, identitas pengangkut, perizinan, serta kesesuaian antara barang dan dokumen yang digunakan.

JACKSON SAMBOW: MABES POLRI HARUS TURUN TANGAN, JANGAN BIARKAN DUGAAN INI MENGUAP!

Ketua IV Mandala LIN yang meliputi wilayah Papua, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara, Jackson Sambow, mendesak Mabes Polri memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyelundupan sianida tersebut.

“Kalau benar ada lebih dari 200 karung sianida yang diduga masuk dari Filipina, ini persoalan serius. Bagaimana barang sebanyak itu bisa masuk? Siapa yang mengatur pengiriman? Siapa yang menerima dan mengendalikan distribusinya? Semua harus dibongkar secara terang-benderang,” tegas Jackson.

Ia meminta aparat tidak hanya menyasar pihak yang berada di lapangan, tetapi juga menelusuri dugaan keterlibatan pemasok, pemodal, pengangkut, distributor, dan pihak yang memperoleh keuntungan.

“Jangan ada perlakuan istimewa kepada siapa pun. Jika ditemukan bukti keterlibatan, proses sesuai hukum. Jangan sampai muncul kesan bahwa orang yang pernah memiliki jabatan atau pangkat tertentu sulit disentuh hukum,” ujarnya.

YASIR ARAFAT LESTALUHU: KAPOLDA SULUT SEGERA KLARIFIKASI DAN TELUSURI DENNY P CS!

Desakan lebih keras disampaikan Humas DPP Lembaga Investigasi Negara (LIN), Yasir Arafat Lestaluhu. Ia meminta Kapolda Sulawesi Utara segera memastikan kebenaran informasi tersebut melalui penyelidikan yang profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

“Kapolda Sulut jangan menunggu sampai persoalan ini semakin meluas. Segera telusuri dugaan masuknya sianida dari Filipina, termasuk informasi mengenai Denny P CS. Apabila terdapat petunjuk awal dan dasar hukum yang cukup, lakukan klarifikasi serta pemeriksaan sesuai prosedur. Jangan sampai dugaan penyelundupan bahan kimia berbahaya lintas negara ini hanya menjadi isu tanpa kepastian,” tegas Yasir.

Menurutnya, penyelidikan harus diarahkan untuk mengungkap keseluruhan rantai distribusi, bukan sekadar mencari pihak yang diduga menjadi pelaksana di lapangan.

“Siapa pemasoknya? Siapa pemodalnya? Siapa yang mengatur pengiriman dari Filipina? Siapa yang menerima dan mendistribusikan barang di Sulawesi Utara? Ini yang harus dijawab. Jangan hanya menyentuh pihak kecil apabila ada petunjuk yang mengarah kepada pihak lain,” tandasnya.

Yasir juga meminta Mabes Polri melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara apabila diperlukan agar proses penyelidikan berjalan independen dan tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.

“Hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses. Namun, setiap orang yang disebut juga berhak mendapatkan pemeriksaan objektif dan kesempatan memberikan klarifikasi,” tambahnya.

TUJUH PERTANYAAN YANG WAJIB DIJAWAB APARAT!

LIN meminta Polda Sulut, Mabes Polri, Bea Cukai, TNI AL, Bakamla, serta instansi terkait menelusuri tujuh persoalan mendasar:

1. Dari mana asal bahan kimia yang diduga dikirim dari Filipina?
2. Kapal apa yang digunakan dan siapa penanggung jawab pengangkutannya?
3. Di mana lokasi dugaan pemindahan muatan antarkapal?
4. Benarkah jumlah barang mencapai lebih dari 200 karung?
5. Siapa pemasok, pemodal, pengendali, distributor, dan penerima barang?
6. Apakah dokumen impor, manifes, serta perizinan telah dipenuhi?
7. Apakah terdapat dugaan keterlibatan pihak tertentu atau penyalahgunaan kewenangan yang perlu diperiksa?

KAPOLDA SULUT DAN MABES POLRI DITANTANG BUKTIKAN KETEGASAN!

Dugaan penyelundupan bahan kimia berbahaya lintas negara tidak boleh berhenti pada pemeriksaan formalitas atau sekadar mengamankan barang tanpa mengungkap jaringan di belakangnya.

Apabila dugaan tersebut terbukti, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jika informasi mengenai pihak tertentu tidak terbukti, hasil klarifikasi juga perlu disampaikan secara objektif agar tidak terjadi penghakiman tanpa dasar.

LIN menegaskan, masyarakat berhak mengetahui bagaimana pengawasan jalur laut dijalankan dan bagaimana aparat memastikan bahan kimia berbahaya tidak masuk serta beredar tanpa pengawasan yang semestinya.

KAPOLDA SULUT, MABES POLRI, DAN BEA CUKAI: JANGAN HANYA DIAM! TELUSURI, PERIKSA, DAN BONGKAR FAKTANYA!

Jangan sampai jalur laut menjadi pintu masuk barang berbahaya tanpa pengawasan. Jangan sampai pangkat, jabatan, kekuasaan, ataupun jaringan tertentu menjadi penghalang penegakan hukum.

SIAPA PUN YANG TERLIBAT, JIKA TERBUKTI, HARUS BERTANGGUNG JAWAB!

HUKUM JANGAN TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KE ATAS!

LIN JAYA, INDONESIA JAYA!

15 kunjungan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *