SORONG – DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait maraknya praktik rentenir yang tidak memiliki badan usaha, tidak memiliki badan hukum, dan tidak memiliki izin alias bodong.
Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya, Jackson Sambow, mengatakan pihaknya terus menerima aduan dari masyarakat. Aduan yang paling dominan adalah cara penagihan yang kasar, mengintimidasi, meneror, hingga mengunggah foto dan data pribadi debitur ke media sosial.
“Masyarakat jangan takut melapor. Utang-piutang itu urusan perdata, harus diselesaikan secara baik-baik. Bukan dengan cara kasar, mengancam, apalagi mempermalukan orang di media sosial. Itu sudah masuk ranah pidana,” tegas Jackson Sambow.
ADUAN MASYARAKAT: PINJAM Rp 100 JUTA, BUNGA HAMPIR Rp 100 JUTA
Salah satu aduan yang diterima DPD LIN Papua Barat Daya adalah kasus warga yang meminjam sekitar Rp 100.000.000 kepada rentenir. Korban sudah membayar bunga hampir Rp 100.000.000, namun rentenir menganggap pokok Rp 100.000.000 masih utuh dan belum lunas.
Artinya total yang diminta rentenir adalah:
Rp 100 Juta (Pokok) + Rp 100 Juta (Bunga) = Rp 200 Juta
Untuk pinjaman Rp 100 Juta saja.
“Ini bukan lagi menagih utang, ini sudah pemerasan berkedok utang. Sudah bayar bunga hampir sama dengan pokoknya, tapi dianggap belum lunas-lunas. Itu namanya lintah darat,” tegas Jackson Sambow.
1. RENTENIR BODONG / TANPA IZIN BISA DIPIDANA
Rentenir yang beroperasi tanpa izin, tanpa badan usaha, dan tanpa badan hukum, tidak memiliki dasar hukum untuk menjalankan usaha pinjam-meminjam uang dengan bunga.
Menjalankan usaha keuangan tanpa izin diatur dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kegiatan keuangan tanpa izin yang memenuhi Pasal 237 UU P2SK dapat dikenai Pasal 305 dengan ancaman 5-10 tahun penjara dan denda maksimal Rp1 triliun.
Selain itu, rentenir juga dapat dijerat Pasal 273 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal tersebut berbunyi: Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
2. BUNGA HAMPIR SAMA DENGAN POKOK = TIDAK WAJAR DAN BISA DIBATALKAN
DPD LIN Papua Barat Daya menegaskan, bunga yang sudah dibayar hampir Rp 100 Juta untuk pokok Rp 100 Juta adalah bunga yang tidak wajar dan tidak patut.
Penetapan bunga tinggi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan asas kepatutan adalah merupakan hal yang tidak patut dan tidak layak karena bunga yang patut adalah bunga yang layak, dapat diterima banyak masyarakat dan memenuhi rasa keadilan.
Akibat hukum penetapan bunga yang lebih tinggi dari bunga lembaga keuangan bank dalam perjanjian utang piutang tidak memiliki sebab yang halal, hal tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian. Konsekuensinya perjanjian yang telah dibuat akan menjadi batal demi hukum.
Jika bunga yang ditetapkan tidak wajar, rentenir dapat dianggap menyalahgunakan keadaan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 3666K/PDT/1992.
Artinya, uang bunga yang sudah dibayar hampir Rp 100 Juta itu harus diperhitungkan sebagai pelunasan. Rentenir tidak boleh terus-menerus hanya memotong bunga, sementara pokok tidak pernah berkurang.
3. MENAGIH KASAR DAN MENGUMBAR KE MEDIA SOSIAL BISA DIPIDANA
DPD LIN Papua Barat Daya menegaskan, penagihan yang disertai ancaman, intimidasi, memasuki rumah tanpa izin, penyitaan barang secara sepihak, hingga penyebaran data pribadi secara melawan hukum, bukan lagi penagihan, melainkan pelanggaran hukum.
Meneror dan mempermalukan, dengan melakukan ancaman keselamatan atau mengancam menyebarkan data pribadi untuk mempermalukan debitur, merupakan tindak pidana pengancaman yang diancam pidana penjara maksimal 4 tahun.
Jika teror dan ancaman tersebut didistribusikan melalui pesan elektronik (WhatsApp) atau media sosial, rentenir juga dapat dijerat dengan UU ITE.
Untuk pinjol ilegal, urusannya ke pihak Kepolisian karena secara kontrak perjanjian kredit tidak sah. Apabila disertai pengancaman, meneror dan mengancam maka ranahnya sudah masuk ke pidana.
IMBAUAN DPD LIN PAPUA BARAT DAYA
1. Untuk Masyarakat Korban: Jangan bayar terus-terusan karena takut. Hitung total yang sudah dibayar. Simpan semua bukti: chat WA, rekaman, bukti transfer, kwitansi, dan screenshot postingan medsos. Jangan tanda tangan perjanjian baru / surat pengakuan utang baru.
2. Untuk Rentenir / Pemberi Pinjaman: Segera hentikan cara penagihan kasar dan mengumbar debitur ke medsos. Urus legalitas usaha jika ingin menjalankan usaha keuangan secara sah.
3. Untuk Korban: Jangan takut melapor. Kalau sudah bayar bunga hampir sama dengan pokok, STOP dan LAPOR. Laporkan ke DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya, Kepolisian, atau OJK jika penagihan sudah mengarah ke ancaman dan penyebaran data pribadi.
“Kami hadir untuk melindungi masyarakat Papua Barat Daya. Negara harus hadir, jangan sampai masyarakat kecil terus ditindas oleh praktik rentenir bodong yang tidak punya izin,” tutup Jackson Sambow.
- PERDA SUDAH TERBIT, PENGAWASAN MASIH LEMAH 34 Toko Diduga Jual Miras Tanpa Izin, Surat Rekomendasi Disebut Lebih Tinggi dari Perda
- 200 KARUNG LEBIH SIANIDA DIDUGA MASUK DARI FILIPINA! DENNY P MANTAN AKBP CS DISEBUT, KAPOLDA SULUT DAN MABES POLRI DITANTANG BONGKAR JARINGAN—JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!
- DANA SIMPANAN GURU PENSIUN TAK KUNJUNG CAIR, KORWIL KPN GOWA DISOROT TIM INVESTIGASI LIN
