SORONG — Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Beralkohol sudah sah dan berlaku. Namun pengawasannya dinilai masih lemah.
Penilaian itu disampaikan DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya dalam rilis berita yang diterima redaksi, Jumat (13/11/2026). DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya menyoroti DPRD Kota Sorong dan Pemerintah Kota Sorong yang dinilai belum menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan Perda secara maksimal.
Menurut **Jackson** sebagai Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya, Perda sudah sah dan berlaku, tidak ada alasan bagi negara untuk diam.
“Pembahasan Perda sampai terbitnya Perda memakai uang negara, uang rakyat, bukan pakai daun,” kata Jackson.
Perda Nomor 2 Tahun 2026 disahkan melalui Persetujuan Bersama DPRD Kota Sorong dan Walikota Sorong. Perda ini mencabut Perda Nomor 3 Tahun 2015 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi.
**Isi Perda: Hanya Hotel, Restoran, dan Tempat Hiburan Malam**
Berdasarkan salinan Perda yang dikantongi DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya, Pasal 2 menyebutkan maksud pengendalian antara lain penentuan tempat penjualan, pembatasan jumlah peredaran, pelarangan peredaran dan penjualan ilegal, pembatasan tempat penjualan langsung, serta jaminan kepastian hukum demi keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Sorong.
Pasal 5 dan Pasal 6 menegaskan, penjual langsung minuman beralkohol hanya dapat dijual di hotel, restoran, dan tempat hiburan malam. Bukan di toko, kios, warung, pinggir jalan, maupun kawasan pemukiman.
Pasal 7 mewajibkan setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha perdagangan minuman beralkohol mendapatkan izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
Pasal 17 mengatur jam penjualan. Hotel dan restoran pukul 10.00 WIT sampai paling lambat 01.00 WIT. Tempat hiburan malam pukul 17.00 WIT sampai paling lambat 03.00 WIT. Pada hari-hari besar, penjualan wajib menutup sementara atau membatasi waktu penjualan.
Pasal 19 mengatur pengawasan oleh Tim Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Walikota. Tim itu terdiri dari Dinas Perdagangan, Perangkat Daerah bidang pengawasan, Satpol PP, Kesehatan, Pariwisata, Perizinan, Tata Ruang, Kepolisian, Hukum, BPOM, dan instansi terkait lainnya, diketuai Kepala Dinas. Biayanya dibebankan pada APBD Kota Sorong.
**Penelusuran ke Bea Cukai dan PTSP**
DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya mengaku tidak hanya menyampaikan kritik. DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya telah melakukan penelusuran resmi ke Bea Cukai dan PTSP Pemerintah Kota Sorong.
Dari Bea Cukai, melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Sorong, diperoleh surat Nomor S-97/KBC.2001/2026 tanggal 28 September 2026. Surat itu merupakan jawaban atas surat DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya Nomor 09/LIN/-PBD/IX/2026 tanggal 24 September 2026 tentang permohonan data informasi publik daftar pemegang NPPBKC Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) di Kota Sorong.
Dari lampiran surat tersebut, tercatat 16 perusahaan sebagai Pengusaha Barang Kena Cukai MMEA di wilayah KPPBC TMP C Sorong. Terdiri dari 5 Penyalur dan 11 Tempat Penjualan Eceran yang terafiliasi dengan hotel, restoran, dan bar/lounge.
Dari PTSP, diperoleh Data Perizinan Berusaha Minuman Beralkohol Berdasarkan Sistem Online Single Submission (OSS) Wilayah Kota Sorong. Data itu mencatat 24 NIB dengan KBLI Perdagangan Besar dan Eceran Minuman Beralkohol.
DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya menegaskan, NIB di OSS bukan otomatis izin untuk menjual bebas di toko. NIB harus dibaca bersama dengan izin Perda dari Walikota, lokasi usaha yang sesuai Pasal 6, dan NPPBKC dari Bea Cukai.
**Temuan: Sekitar 34 Toko Diduga Tanpa Izin, Ada yang Buka 1 x 24 Jam**
Berbanding terbalik dengan data resmi itu, hasil penelusuran di lapangan menemukan sekitar 34 toko minuman yang diduga menjual minuman beralkohol dan diduga tidak mengantongi izin sesuai Perda.
Menurut **Jackson** sebagai Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya, Perda sudah mencantumkan jam buka dan jam tutup, tapi toko-toko yang menjual untuk umum itu bahkan ada yang buka 1 x 24 jam.
“Ada apa ini? Apakah sengaja ada pembiaran?” kata Jackson.
Di lapangan, beredar informasi bahwa para penjual di toko itu mengklaim memiliki surat rekomendasi.
DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya menegaskan, surat rekomendasi kedudukannya tidak lebih tinggi dari Perda. Perda adalah produk hukum daerah yang disahkan DPRD dan Walikota. Surat rekomendasi tidak bisa dipakai untuk mengalahkan Perda.
Menurut **Jackson** sebagai Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya, semua pihak harus tunduk pada Perda, bukan tunduk pada surat rekomendasi.
“Jika ada surat rekomendasi yang dipakai untuk melegalkan penjualan di luar Pasal 6 dan Pasal 7, maka surat itu harus dibuka ke publik: siapa yang menerbitkan, atas dasar hukum apa, dan untuk siapa,” kata Jackson.
**Pengaduan Kafe: Jangan Tebang Pilih**
DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya juga menerima pengaduan khusus dari pemilik kafe.
Pengaduan itu disampaikan secara terbuka: bilamana ada sweeping di tempat tersebut, informasikan kepada DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya.
Menurut **Jackson** sebagai Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya, hukum harus sama rata. Jangan tajam ke atas, tumpul ke bawah. Jangan tajam ke kafe, tumpul ke toko.
DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya menyoroti fakta bahwa sweeping dilakukan di tempat lain, tapi toko-toko itu tidak di-sweeping. Minuman di kafe-kafe disita, tapi di toko tidak disita.
“Semua yang tidak punya izin, harus ditindak sama rata. Ikuti sesuai Perda. Kalau mau tegak, harus sama rata,” kata Jackson.
DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya juga menyampaikan dugaan bahwa toko-toko yang menjual minuman beralkohol itu diduga ada setoran tersendiri, karena sweeping di tempat lain tapi mereka tidak di-sweeping. Dugaan itu, kata DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya, harus dibuktikan lewat audit dan pengawasan terbuka, dan bukan merupakan vonis bersalah terhadap pihak manapun.
**Tuntutan**
**1. Kepada DPRD Kota Sorong:** Segera gunakan fungsi pengawasan. Panggil Eksekutif, minta laporan pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2026, minta data berapa dari 34 toko temuan yang sudah ditertibkan, berapa izin yang diterbitkan, berapa pelanggaran yang ditindak. Jangan tunggu laporan tahunan.
**2. Kepada Walikota Sorong dan Eksekutif:** Segera aktifkan Tim Terpadu Pasal 19, umumkan ke publik susunan timnya, jadwal razia dan pengawasannya, dan laporkan secara berkala kepada Walikota sebagaimana Pasal 19 ayat (4). Tegakkan Pasal 6 dan Pasal 7 tanpa pandang bulu.
**3. Kepada Penegak Perda (Satpol PP, PPNS, Kepolisian):** Tertibkan penjualan di toko-toko yang tidak termasuk kategori Pasal 6. Jangan tebang pilih: kafe disita, toko dibiarkan.
**4. Kepada Pelaku Usaha:** Patuhi Perda. Urus izin, jual hanya di tempat yang ditentukan, patuhi jam penjualan. Jangan jadikan Kota Sorong sebagai pasar bebas minuman beralkohol.
**5. Kepada Masyarakat:** DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya membuka pos pengaduan. Laporkan jika masih menemukan toko yang menjual minuman beralkohol secara bebas di luar ketentuan Perda. Sertakan foto, lokasi, dan waktu. Khusus untuk kafe, laporkan kepada DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya jika ada sweeping yang tidak sesuai prosedur.
Menurut **Jackson** sebagai Ketua DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya, pihaknya tidak anti terhadap aturan. Justru menuntut aturan ditegakkan.
“Kami tidak ingin Perda No. 2 Tahun 2026 bernasib sama seperti Perda sebelumnya: dibahas mahal-mahal dengan uang rakyat, disahkan dengan megah di paripurna, lalu dilupakan di lemari arsip. Bilamana tetap masih berjalan seperti ini, kami akan melaporkan oknum-oknum yang sengaja tidak tunduk pada aturan Perda,” kata Jackson.
**Penegasan Hukum dan Asas Praduga Tak Bersalah**
DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya menegaskan:
1. Seluruh isi rilis ini disampaikan dengan itikad baik, dalam rangka kontrol sosial yang dijamin UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Seluruh dugaan dalam rilis ini adalah **dugaan awal** berdasarkan data resmi dan temuan lapangan, dan **bukan vonis bersalah**. Kebenarannya wajib diuji melalui klarifikasi, audit, dan penegakan hukum oleh instansi yang berwenang, dengan tetap menjunjung tinggi **asas praduga tak bersalah** sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan KUHAP.
3. DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya tidak menyebut nama individu, tidak menuduh orang per orang, dan tidak menyatakan ada pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.
4. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan, DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan siap mengoreksi apabila ada data yang terbukti keliru berdasarkan dokumen resmi.
5. Setiap upaya kriminalisasi terhadap penyampaian pendapat dan kontrol sosial yang sah dapat dilaporkan balik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap pelapor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
**DASAR HUKUM RILIS INI**
Rilis berita ini disampaikan DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya sebagai bentuk kontrol sosial dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang dijamin oleh:
**1. UUD 1945**
– **Pasal 28E ayat (3):** Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
– **Pasal 28F:** Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
– **Pasal 28C ayat (2):** Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
**2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**
– **Pasal 2 ayat (1):** Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
– **Pasal 4 ayat (1):** Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
– Data Bea Cukai dan PTSP yang dikutip dalam rilis ini adalah data yang diperoleh melalui mekanisme permohonan informasi publik yang sah.
**3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**
– **Pasal 4 ayat (1):** Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
– **Pasal 4 ayat (3):** Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
– **Pasal 5 ayat (1):** Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
**4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
– Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
Atas dasar itu, DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya menegaskan bahwa rilis ini bukan fitnah, bukan pencemaran nama baik, dan bukan tuduhan kepada individu tertentu. Rilis ini adalah penyampaian hasil penelusuran berbasis dokumen resmi dan temuan lapangan, untuk meminta klarifikasi dan penegakan hukum oleh pejabat yang berwenang.
- 200 KARUNG LEBIH SIANIDA DIDUGA MASUK DARI FILIPINA! DENNY P MANTAN AKBP CS DISEBUT, KAPOLDA SULUT DAN MABES POLRI DITANTANG BONGKAR JARINGAN—JANGAN ADA YANG KEBAL HUKUM!
- DANA SIMPANAN GURU PENSIUN TAK KUNJUNG CAIR, KORWIL KPN GOWA DISOROT TIM INVESTIGASI LIN
- KETUM LIN GUS ROBI RESTUI ERWINA DESI DIUSULKAN JADI KANDIDAT WAPRES RI! DPP LIN SIAPKAN 5 DOKUMEN PENTING UNTUK PRESIDEN PRABOWO
