SULAWESI UTARA — Penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara kembali menuai sorotan. Publik mulai mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum, khususnya pihak Kejaksaan, dalam mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang namanya mencuat dalam informasi penanganan aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Sorotan kali ini tertuju kepada Kiki Mewoh dan seseorang berinisial WNA alias Yuho. Keduanya menjadi perhatian setelah beredar informasi bahwa Kiki Mewoh disebut-sebut telah dimintai keterangan oleh pihak Kejaksaan terkait dugaan aktivitas PETI.
Namun, pertanyaan besar yang kini berkembang di tengah masyarakat adalah: MENGAPA BELUM ADA KEJELASAN MENGENAI STATUS HUKUM KIKI MEWOH DAN WNA ALIAS YUHO? SUDAH SEJAUH MANA KEJAKSAAN MENGUNGKAP DUGAAN PERKARA INI?
KIKI MEWOH DISEBUT HANYA MENERIMA FEE 5–10 PERSEN, SIAPA PENGENDALI SEBENARNYA?
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa Kiki Mewoh diduga memberikan keterangan dengan mengaitkan aktivitas pertambangan tersebut kepada seseorang berinisial WNA alias Yuho.
Bahkan, beredar dugaan bahwa Kiki Mewoh hanya memperoleh bagian atau fee sekitar 5 hingga 10 persen dari hasil kegiatan pertambangan tersebut.
Jika informasi tersebut benar, maka aparat penegak hukum wajib mendalami lebih jauh siapa pemilik modal, siapa yang mengendalikan kegiatan operasional, siapa yang menyediakan alat berat, dan siapa saja yang menikmati hasil dari aktivitas pertambangan tersebut.
Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada keterangan seseorang, sementara dugaan keterlibatan pihak lain yang disebut dalam rangkaian informasi tersebut tidak ditelusuri secara menyeluruh.
PERTANYAANNYA, JIKA ADA DUGAAN PEMBAGIAN HASIL, MENGAPA SELURUH MATA RANTAI KEGIATAN PETI BELUM DIUNGKAP SECARA TERBUKA KEPADA PUBLIK?
KEJAKSAAN JANGAN HANYA DIAM, PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN!
Penanganan dugaan PETI bukan perkara kecil. Aktivitas pertambangan tanpa izin berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan, serta persoalan hukum yang melibatkan berbagai pihak.
Karena itu, publik meminta Kejaksaan menjelaskan perkembangan penanganan perkara tersebut.
Apakah Kiki Mewoh telah diperiksa secara resmi? Apakah WNA alias Yuho sudah dipanggil dan dimintai klarifikasi? Apakah penyidik atau jaksa telah menelusuri dugaan aliran uang, kepemilikan alat berat, serta hubungan antara pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut?
Jika bukti permulaan dan alat bukti telah mengarah kepada pihak tertentu, masyarakat berharap proses hukum berjalan sesuai ketentuan, termasuk penentuan status hukum berdasarkan terpenuhinya unsur pidana.
Jangan sampai publik terus bertanya-tanya, sementara perkembangan penanganan perkara tidak memperoleh penjelasan yang memadai.
UU MINERBA JANGAN HANYA MENJADI MACAN KERTAS!
Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah, terakhir melalui UU Nomor 3 Tahun 2020, mengatur ancaman pidana bagi pihak yang melakukan penambangan tanpa izin apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
Penegakan hukum juga perlu menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana lain apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Bukan hanya pekerja lapangan yang perlu diperiksa. Dugaan peran pemodal, pengendali kegiatan, penyedia sarana pertambangan, serta pihak yang menerima hasil kegiatan juga harus didalami berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
Hukum harus berlaku sama. Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan istimewa apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana.
PUBLIK DESAK KEJAKSAAN JAWAB PERTANYAAN INI!
Masyarakat kini menunggu jawaban konkret dari pihak Kejaksaan:
1. Apa perkembangan resmi penanganan dugaan aktivitas PETI tersebut?
2. Apakah Kiki Mewoh sudah dimintai keterangan dan bagaimana status hukumnya?
3. Apakah WNA alias Yuho sudah dipanggil atau diklarifikasi?
4. Apakah dugaan fee 5–10 persen telah didalami melalui penelusuran transaksi dan bukti lainnya?
5. Apakah pihak yang diduga menjadi pemodal dan pengendali operasional juga sedang ditelusuri?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap seseorang, melainkan tuntutan transparansi atas penanganan perkara yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
JANGAN ADA TEbang PILIH, JIKA BUKTI CUKUP TETAPKAN TERSANGKA!
Publik tidak meminta Kejaksaan menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum. Namun, apabila hasil pemeriksaan telah memenuhi syarat dan terdapat alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum acara pidana, penegakan hukum harus dilanjutkan tanpa pandang bulu.
Kiki Mewoh maupun WNA alias Yuho harus memperoleh perlakuan hukum yang sama sebagaimana setiap pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
Jangan sampai penanganan dugaan PETI hanya menjadi rangkaian pemeriksaan tanpa kejelasan perkembangan dan pertanggungjawaban hukum.
KEJAKSAAN HARUS MENJAWAB: APAKAH PERKARA INI BENAR-BENAR SEDANG DIUNGKAP HINGGA KE AKAR-AKARNYA, ATAU MASIH BERHENTI PADA PEMERIKSAAN SEJUMLAH PIHAK?
Kini masyarakat menunggu langkah nyata, bukan sekadar informasi yang beredar. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa memandang jabatan, kekuatan modal, maupun pengaruhnya.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membutuhkan konfirmasi resmi dari pihak Kejaksaan, Kiki Mewoh, dan WNA alias Yuho mengenai informasi yang berkembang tersebut. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan.
Asas praduga tak bersalah wajib dihormati. Namun, transparansi penegakan hukum dan pengungkapan dugaan PETI hingga tuntas merupakan tuntutan kepentingan publik yang tidak boleh diabaikan.