Ketua DPD LIN Papua Barat Daya, Jackson Sambow, Soroti Temuan LHP BPK TA 2025 di Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Ini Uang Rakyat, Kami Akan Kawal Sampai Tuntas!

SORONG, PAPUA BARAT DAYA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Papua Barat Daya menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025, khusus pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong.

Ketua DPD LIN Papua Barat Daya, Jackson Sambow, menyatakan keprihatinan mendalam atas pengelolaan keuangan negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan negara miliara rupiah

FAKTA TEMUAN BPK YANG KAMI SOROTI, KHUSUS DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SORONG:

Realisasi Belanja Tidak Diyakini Kebenarannya – Rp2.734.694.490,00

BPK menyatakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah belum dapat diyakini kebenarannya.

Dari total 46 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp27.309.358.382,00 yang diminta BPK dari Sekretariat Daerah, sebanyak 9 dokumen SP2D senilai Rp2.734.694.490,00 tidak diperiksa karena baru diserahkan pada hari terakhir pemeriksaan, yaitu tanggal 15 Mei 2026.

Modus penyerahan di detik-detik terakhir pemeriksaan ini jelas untuk menghindari pengujian oleh BPK.
INI PELANGGARAN HUKUM!
Kondisi ini secara nyata melanggar:
• PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 141 Ayat 1 dan Pasal 150

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah. Bendahara wajib menolak pembayaran jika tidak lengkap dan bertanggung jawab secara pribadi. Permendagri No. 77 Tahun 2020: PA, PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran wajib melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen. Mereka GAGAL TOTAL. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

Setiap Badan Publik wajib membuka akses informasi publik, memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Penutupan informasi atas penggunaan uang rakyat bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas dalam UU KIP.
Akar masalahnya jelas

Plt. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mengawasi dan mengendalikan anggaran. PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan verifikasi secara memadai.
SIKAP DAN TUNTUTAN DPD LIN PAPUA BARAT DAYA:

Meminta Bupati Sorong untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi BPK, memerintahkan Sekretaris Daerah untuk bertanggung jawab penuh dan memerintahkan Inspektur melakukan verifikasi dan validasi ulang atas realisasi belanja di Sekretariat Daerah tersebut.

Meminta Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong untuk membuka seluruh dokumen pertanggungjawaban belanja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Rakyat berhak mengetahui secara terbuka, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kemana uang mereka dibelanjakan. Tidak ada alasan bagi Badan Publik untuk menutup-nutupi informasi penggunaan anggaran.

Surat audiensi kami sudah dikirim kepada Bupati,dan Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong, dan surat tanda terima audiensi sudah ada hampir 2 minggu. Kami mengacu dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pihak terkait yang memberikan klarifikasi terkait berita ini. DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya masih memakai asas praduga tak bersalah. Kami masih memakai dugaan dan atas praduga tak bersalah, tinggal pengembangan dari APH, ujar Jackson Sambow.