Ketua DPD LIN Papua Barat Daya, Jackson Sambow, Soroti Temuan LHP BPK TA 2025 di Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong:Ini Uang Rakyat, Kami Akan Kawal Sampai Tuntas!

SORONG, PAPUA BARAT DAYA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Papua Barat Daya menyoroti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2025, khusus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong (Sekwan).

Ketua DPD LIN Papua Barat Daya, Jackson Sambow, menyatakan keprihatinan mendalam atas pengelolaan keuangan negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.
“Ini uang negara, uang rakyat! Kami tidak akan main-main. Temuan BPK di Sekwan ini sangat serius, tidak transparan, dan berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Kami akan kawal temuan ini sampai tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Jackson Sambow dalam rilisnya.

FAKTA TEMUAN BPK YANG KAMI SOROTI, KHUSUS DI SEKWAN DPRD KABUPATEN SORONG:

1. Realisasi Belanja Tidak Diyakini Kebenarannya – Rp10.264.006.900,00

BPK menyatakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong belum dapat diyakini kebenarannya.

Dari total 26 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) senilai Rp38.158.104.900,00 yang diminta BPK dari Sekwan, sebanyak 4 dokumen SP2D senilai Rp10.264.006.900,00 tidak diperiksa karena baru diserahkan pada hari terakhir pemeriksaan, yaitu tanggal 15 Mei 2026.

Modus penyerahan di detik-detik terakhir pemeriksaan ini jelas untuk menghindari pengujian oleh BPK.

2. Bukti Belanja Makan Minum PALSU – Ada Pengakuan Anggota Dewan!

Lebih parah lagi, BPK menemukan bukti belanja makan minum senilai Rp517.000.000,00 yang tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hasil konfirmasi BPK kepada penyedia, yaitu Warung Makan DY dan RM K, mengungkap fakta bahwa nota yang dipertanggungjawabkan TIDAK SESUAI dengan bukti yang dimiliki penyedia. Penyedia bahkan menyatakan tidak pernah menjual makanan dengan harga Rp50.000/kotak seperti yang tertera pada nota LPJ.

Modus yang dilakukan sungguh memalukan

• Belanja dibuat nota pada satu penyedia saja untuk memudahkan pertanggungjawaban. Belanja dilakukan di beberapa rumah makan tanpa bukti riil, lalu dibuatkan kuitansi palsu atas nama Warung Makan DY dan RM K. • Anggota DPRK berinisial YTSU, EF, LS dan LH mengakui bahwa belanja tersebut tidak sesuai. • Untuk kegiatan reses yang katanya prasmanan dengan memberdayakan konstituen,
tidak ada satu pun bukti pembayaran jasa masak yang diserahkan ke BPK sampai pemeriksaan berakhir

INI PELANGGARAN HUKUM!
Kondisi ini secara nyata melanggar:
• PP No. 12 Tahun 2019 Pasal 141 Ayat 1 dan Pasal 150: Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah. Bendahara wajib menolak pembayaran jika tidak lengkap dan bertanggung jawab secara pribadi.

Permendagri No. 77 Tahun 2020: PA, PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran wajib melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen. Mereka GAGAL TOTAL. • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP): Setiap Badan Publik wajib membuka akses informasi publik, memberikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Penutupan informasi atas penggunaan uang rakyat bertentangan dengan asas transparansi dan akuntabilitas

dalam UU KIP.
Akar masalahnya jelas: Sekretaris DPRK selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak mengawasi dan mengendalikan anggaran. PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran tidak melakukan verifikasi secara memadai.

SIKAP DAN TUNTUTAN DPD LIN PAPUA BARAT DAYA

Mendesak Bupati Sorong untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi BPK, memerintahkan Sekretaris DPRK untuk bertanggung jawab penuh dan memerintahkan Inspektur melakukan verifikasi dan validasi ulang atas realisasi belanja di Sekwan tersebut.

Mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat untuk melakukan audit investigatif mendalam. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi, ini ada indikasi kuat pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang.

Mendesak Sekretariat DPRD Kabupaten Sorong untuk membuka seluruh dokumen pertanggungjawaban belanja sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Rakyat berhak mengetahui secara terbuka, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kemana uang mereka dibelanjakan. Tidak ada alasan bagi Badan Publik untuk menutup-nutupi informasi penggunaan anggaran.

Surat audiensi kami sudah antarkan langsung kepada Bupati, dan Sekertaris daerah surat tanda terima audiensi sudah ada hampir 2 minggu. Kami mengacu dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pihak terkait yang memberikan klarifikasi terkait berita ini. DPD Lembaga Investigasi Negara Papua Barat Daya masih memakai asas praduga tak bersalah. Kami masih memakai dugaan dan atas praduga tak bersalah, tinggal pengembangan dari APH, ujar Jackson Sambow.