MENGUATIRKAN! BOS PETI KM alias KIKI DIDUGA DEKATI DIRKRIMSUS BARU POLDA SULUT! YASIR ARAFAT LESTALUHU DESAK KAPOLDA: JANGAN ADA OKNUM POLISI JADI BEKING MAFIA TAMBANG ILEGAL!

MANADO — Pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah gencarnya penertiban dan penutupan sejumlah lokasi tambang ilegal oleh aparat penegak hukum (APH) bersama Satgas, justru muncul informasi yang memantik tanda tanya besar mengenai sosok berinisial KM alias Kiki yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI.

Sorotan semakin menguat setelah beredarnya unggahan media sosial Kiki Mewoh yang menjadi perhatian publik dan disebut-sebut memperlihatkan kedekatan dengan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Sulawesi Utara yang baru.

Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: ADA KEPENTINGAN APA DI BALIK PENDEKATAN TERSEBUT?

Apakah hanya sebatas silaturahmi, atau ada kepentingan tertentu yang ingin diamankan di tengah upaya aparat memberantas aktivitas pertambangan ilegal?

Publik tentu tidak ingin muncul kesan bahwa pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan PETI berusaha membangun kedekatan dengan pejabat penegak hukum demi memperoleh rasa aman atau menghindari proses hukum.

Terlebih, lokasi-lokasi yang sebelumnya telah ditertibkan dan ditutup harus benar-benar dipastikan tidak kembali beroperasi. Jangan sampai penertiban hanya menjadi seremoni di lapangan, sementara aktor-aktor yang diduga berada di belakang aktivitas PETI justru tidak tersentuh.

HUMAS DPP LIN YASIR ARAFAT LESTALUHU: KAPOLDA JANGAN KOMPROMI, KEDepANKAN AMANAT KAPOLRI!

Humas DPP Lembaga Investigasi Negara (LIN), Yasir Arafat Lestaluhu, mendesak Kapolda Sulawesi Utara agar benar-benar mengedepankan amanat dan arahan Kapolri dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, berintegritas, serta bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.

Yasir menegaskan, pemberantasan PETI tidak boleh berhenti pada penutupan lokasi dan penyitaan alat berat. Aparat harus berani mengungkap siapa pemodal, pemilik alat berat, pengendali operasional, penampung hasil tambang, hingga pihak-pihak yang diduga memberikan perlindungan apabila ditemukan bukti keterlibatan.

“Kapolda Sulut jangan hanya memberikan pernyataan tegas di hadapan publik, tetapi harus membuktikannya melalui tindakan nyata. Jangan sampai ada oknum anggota kepolisian yang justru diduga bermain mata atau menjadi beking aktivitas mafia tambang ilegal. Kalau ditemukan bukti keterlibatan, jangan lindungi! Periksa dan tindak tegas sesuai hukum!” tegas Yasir.

Menurutnya, kehadiran Dirkrimsus yang baru harus menjadi momentum membersihkan praktik pertambangan ilegal hingga ke akar-akarnya, bukan justru menimbulkan persepsi adanya ruang pendekatan bagi pihak-pihak yang sedang menjadi sorotan.

“Jangan sampai masyarakat melihat ada pihak yang merasa kebal hukum karena memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu. Institusi Polri bukan tempat mencari perlindungan bagi kepentingan bisnis ilegal. Polri harus berdiri di atas hukum, bukan di bawah tekanan atau pengaruh siapa pun,” tegasnya.

DIRKRIMSUS BARU JANGAN SAMPAI MASUK ANGIN! TELUSURI DUGAAN KETERKAITAN KM alias KIKI!

Yasir juga meminta Dirkrimsus Polda Sulut tidak mengabaikan informasi mengenai KM alias Kiki yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI.

Menurutnya, informasi mengenai dugaan pendekatan kepada pejabat baru, termasuk konteks unggahan media sosial Kiki Mewoh, perlu dijernihkan agar tidak menimbulkan spekulasi dan kecurigaan publik.

Jika memang tidak ada kepentingan tertentu, klarifikasi terbuka merupakan langkah yang patut dilakukan.

Namun, apabila hasil penelusuran menemukan indikasi pelanggaran hukum, aparat harus bergerak tanpa pandang bulu.

“Jangan hanya pekerja tambang yang ditindak, sementara pemodal dan pihak yang diduga mengendalikan aktivitasnya dibiarkan. Bongkar sampai ke atas! Siapa pemiliknya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur, dan ke mana hasil tambang tersebut mengalir. Jangan ada tebang pilih!” tambah Yasir.

KAPOLDA DIMINTA AWASI JAJARAN, PROPAM JANGAN TUTUP MATA!

LIN juga mendesak Kapolda Sulut memastikan pengawasan internal berjalan maksimal. Apabila terdapat laporan atau indikasi keterlibatan oknum anggota Polri dalam melindungi aktivitas PETI, Propam harus melakukan pemeriksaan secara independen dan transparan.

Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri rusak akibat ulah segelintir oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan.

Pemberantasan PETI harus menyentuh seluruh mata rantai, bukan hanya menghentikan aktivitas di permukaan. Penutupan lokasi harus diikuti pengawasan berkelanjutan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab.

LIN: JANGAN ADA MAFIA TAMBANG KEBAL HUKUM DI SULAWESI UTARA!

Yasir Arafat Lestaluhu menegaskan bahwa LIN akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dan mengawal informasi dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Sulawesi Utara.

“Pesan kami jelas kepada Kapolda Sulut: jangan biarkan hukum dipermainkan! Jangan sampai ada mafia tambang yang merasa lebih kuat daripada hukum, apalagi jika sampai ditemukan oknum aparat yang menjadi pelindungnya. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada perlakuan istimewa!” tegasnya.

KINI PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN KAPOLDA SULUT!

Apakah penutupan lokasi PETI benar-benar akan dikawal sampai tuntas? Apakah dugaan keterkaitan KM alias Kiki akan ditelusuri? Dan apakah ada kemungkinan keterlibatan oknum yang harus diperiksa?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui transparansi dan tindakan nyata, bukan sekadar bantahan atau janji pemberantasan.

HUKUM JANGAN KALAH OLEH UANG, KEKUASAAN, DAN KEDekATAN!

KAPOLDA SULUT, BUKTIKAN AMANAT KAPOLRI! BERSIHKAN PETI, USUT BEKINGNYA JIKA TERBUKTI, DAN JANGAN BIARKAN SATU PUN PELAKU KEBAL HUKUM!

Catatan redaksi: Dugaan keterkaitan KM alias Kiki dengan aktivitas PETI serta konteks unggahan media sosial masih memerlukan verifikasi. Belum ada kesimpulan bahwa pendekatan tersebut bertujuan memperoleh perlindungan atau melibatkan oknum kepolisian. Hak jawab dan klarifikasi seluruh pihak tetap terbuka.